Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Tapanuli Selatan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat menangani dampak bencana, khususnya terkait pemulihan rumah warga di wilayah Sumatra.
Tito menyatakan Presiden Prabowo telah memerintahkan mobilisasi nasional dengan melibatkan seluruh unsur negara, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, hingga kementerian dan lembaga terkait untuk turun langsung ke daerah terdampak.
“Menghadapi kondisi ini, Bapak Presiden melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan diperintahkan bergerak ke daerah-daerah bencana,”kata Tito dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut Tito, perhatian Presiden tidak hanya difokuskan pada penanganan darurat, tetapi juga pada pemulihan kehidupan warga, terutama pemenuhan kebutuhan hunian yang layak. Pemerintah, kata dia, memastikan negara hadir untuk membantu korban bencana kembali bangkit.
“Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memberikan perhatian serius untuk membantu para korban,” tegasnya.
Dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah telah menyiapkan bantuan renovasi rumah sesuai tingkat kerusakan. Untuk rumah rusak ringan disiapkan bantuan sebesar Rp15 juta, rumah rusak sedang Rp30 juta, serta rumah rusak berat atau hilang masing-masing Rp60 juta.
Khusus bagi warga dengan rumah rusak berat atau tidak dapat dihuni, pemerintah juga menyediakan solusi jangka panjang berupa pembangunan hunian tetap. Selain itu, tersedia pula hunian sementara dan dana tunggu hunian bagi warga yang menunggu pembangunan rumah atau memilih tinggal sementara di tempat lain.
“Pemerintah menyiapkan dua opsi. Pertama, hunian sementara. Kedua, dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan yang dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, total Rp1,8 juta,” jelas Tito.
Ia memastikan anggaran bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan ditransfer ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tito pun meminta agar penyaluran segera dilakukan.
“Anggaran sudah masuk minggu ini ke BNPB, dan saya minta minggu depan segera dieksekusi,”ucapnya.
Tito juga menekankan pentingnya keakuratan data dari pemerintah daerah agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Proses pendataan dan validasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan,”tuturnya.
Dengan langkah tersebut, Tito menegaskan arahan Presiden Prabowo jelas, yakni memastikan negara hadir secara nyata, bergerak cepat, dan menjamin warga korban bencana dapat kembali menempati rumah yang layak dan aman.
Editor: Redaktur TVRINews