Penulis: Alfin
TVRINews, Bandung
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah mempercepat langkah penguatan industri pertahanan nasional, termasuk PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Desakan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, dalam kunjungan kerja spesifik ke PTDI pada Senin, 8 Desember 2025.
Kunjungan dilakukan untuk meninjau langsung kondisi produksi serta hambatan yang menghambat kinerja PTDI. Novita Hardini, legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur, menyampaikan PTDI masih mengalami kendala serius dalam pemenuhan bahan baku yang mayoritas harus diimpor.
Ia menegaskan proses impor yang berbelit mulai dari dipersulit hingga ditolak membuat PTDI tidak mampu menjual produk sesuai target.
“Ketika PTDI akan membeli produk terkait bahan baku, tidak banyak yang tersedia di Indonesia sehingga harus impor. Namun prosesnya sering dipersulit dan bahkan ditolak. Dampaknya, PTDI tidak bisa menjual produk sesuai target,” ujarnya.
Kondisi ini dianggap bukan sekadar menghambat performa PTDI, tetapi juga berpotensi merugikan perekonomian nasional. Ia mendesak pemerintah dan instansi teknis bergerak cepat menjamin ketersediaan bahan baku yang menjadi penentu keberlanjutan produksi industri pertahanan.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan itu menilai investasi pemerintah untuk memperkuat industri pertahanan masih sangat minim. Tanpa dukungan nyata, industri strategis seperti PTDI dikhawatirkan tertinggal dan kehilangan daya saing.
“Ini salah satu alasan kami datang ke PT Dirgantara Indonesia. Kami ingin melihat langsung sejauh mana aktivitas produksi berjalan dan kendala-kendala yang dihadapi,” kata Novita.
Dalam rangkaian kegiatan, Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan jajaran manajemen PTDI. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan.
PTDI memaparkan sejumlah persoalan mendasar, seperti keterbatasan dukungan anggaran, permasalahan regulasi, serta beban pajak yang dinilai terlalu tinggi. Seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi VII DPR RI dalam mendorong penguatan industri pertahanan nasional.
Editor: Redaktur TVRINews