Penulis: Redaksi TVRINews

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan program 3 juta rumah. Meskipun program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, Maruarar mengakui bahwa upaya untuk menarik investor belum membuahkan hasil yang diharapkan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4), Maruarar menjelaskan bahwa meski pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menggandeng investor besar, seperti perusahaan Ooredoo asal Qatar dan bank Standard Chartered dari Singapura, mereka belum berhasil mewujudkan komitmen konkret untuk mendanai program tersebut.

“Kami sudah berusaha, namun belum ada hasil yang sesuai harapan. Belum ada investor yang benar-benar komitmen. Secara jujur, saya harus mengatakan ini,” ungkap Maruarar, yang akrab disapa Ara.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian PKP menargetkan pencarian investasi secara lebih agresif. Ara menjelaskan bahwa kementerian telah menetapkan target internal yang cukup ambisius. Dirjen Perumahan Perkotaan, misalnya, diberi target untuk mencari investasi senilai Rp 5 triliun, dan target yang sama juga diberikan kepada Dirjen Perumahan Pedesaan.

“Kementerian yang baru ini harus bekerja keras. Kami tidak bisa mengandalkan hanya dari pemerintah, kami perlu mencari investor agar program ini bisa berjalan,” tegas Ara.

Di tengah upaya menarik investasi, Maruarar juga menyoroti pentingnya kontribusi dari sektor swasta, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ara mengungkapkan bahwa dana CSR yang terkumpul saat ini untuk pembangunan rumah rakyat sudah mencapai angka yang cukup signifikan, yakni sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar.

“Pengusaha memberikan CSR untuk pembangunan rumah, tapi kami tidak menerima uang atau tanahnya. Mereka yang membawa sendiri dan mengelola,” tambahnya.

Terkait peta jalan program 3 juta rumah, Maruarar mengakui bahwa hingga kini belum ada diskusi resmi dengan Komisi V DPR RI mengenai hal tersebut. Ia menegaskan bahwa untuk merumuskan peta jalan yang matang dan jelas, pihaknya membutuhkan waktu lebih banyak untuk melakukan kajian mendalam.

“Peta jalan ini memerlukan pemikiran yang mendalam. Kami butuh waktu, jika perlu tiga hari rapat, kami siap untuk itu, agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik,” pungkas Maruarar.

Baca Juga: Presiden Prabowo Terima Dubes India, Sampaikan Bela Sungkawa atas Tragedi Kashmir

---

Editor: Redaktur TVRINews