Penulis: Intan Kw

---

TVRINew, Jakarta

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan per juni 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial telah mencapai angka signifikan. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI.

"Realisasi belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen, sementara belanja bantuan sosial telah terealisasi sebesar lebih dari Rp40 triliun atau 53,50 persen," kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Jumat, 11 Juli 2025.

Gus Ipul mengungkapkan arah kebijakan belanja kementerian untuk tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada tema pembangunan nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan tematik APBN, khususnya dalam memperkuat sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial.

“Kementerian Sosial akan mengambil peran melalui pelaksanaan sekolah rakyat,” ucapnya.

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menyebut ada tiga strategi utama untuk bantuan sosial antara lain:
1. Melanjutkan program-program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.
2. ?Memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta memperkuat sinergi program dan kelembagaan, termasuk digitalisasi penyaluran bantuan.
3. ?Mendorong bantuan sosial yang adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan, inklusivitas, serta percepatan graduasi dari penerima bantuan menuju kemandirian melalui integrasi dengan program pemberdayaan.

Selain itu, Gus Ipul juga menjelaskan perkembangan tren anggaran di Kementerian Sosial. Pada tahun 2011, anggaran kementerian tersebut mencapai Rp108 triliun. Namun, untuk tahun 2026, pagu indikatif tercatat sebesar Rp76.038.882.787.000, atau mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran tahun 2025 yang melebihi Rp79 triliun.

Adapun rincian postur anggaran tahun 2026 terdiri dari program Perlindungan Sosial sebanyak Rp75 triliun lebih. Kemudian, program Dukungan Manajemen senilai lebih dari Rp768 miliar.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pagu indikatif 2026 masih belum mencakup kebutuhan belanja mendesak, seperti penanganan bencana, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim-piatu, serta program pemberdayaan masyarakat.

"Untuk itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun," ujarnya.

Gus Ipul mengungkapkan tambahan anggaran tersebut dialokasikan antara lain untuk:
1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
2. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
3. ?Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
4. ?Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
5. ?Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih.

Baca Juga: 

Komisi X Bakal Panggil Mendikdasmen Terkait Kecurangan SPMB

---

Editor: Redaksi TVRINews