Penulis: Christhoper Natanael Raja

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan melanjutkan sejumlah program insentif ekonomi pada 2026, termasuk keringanan pajak bagi pelaku UMKM hingga dukungan bagi sektor padat karya. 

Hal itu disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 September 2025. 

“Yang empat program akan kita lanjutkan di 2026. Pertama terkait dengan PPh final UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun. Tarif pajak final setengah persen itu tidak lagi diperpanjang satu tahun-satu tahun, tapi diberikan kepastian sampai 2029,” ujar Airlangga, Senin, 15 September 2025.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan ruang bernapas lebih panjang bagi pelaku UMKM untuk berkembang. Tahun 2025, pemerintah sudah menyiapkan alokasi Rp2 triliun, dengan jumlah wajib pajak terdaftar mencapai 542 ribu.

Program lain yang diperpanjang adalah PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka). 

“Sektor ini tetap mendapat kepastian sampai tahun depan, dengan estimasi anggaran Rp480 miliar untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan dukungan bagi pekerja industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, garmen, furnitur, serta kulit dan barang kulit juga dilanjutkan. 

“Targetnya 1,7 juta pekerja dengan anggaran Rp800 miliar yang sudah disediakan tahun ini. Tahun depan tetap kita lanjutkan,” ucap Airlangga.

Insentif berupa diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) pun diperluas. Jika sebelumnya hanya untuk pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik, tahun depan sasarannya termasuk petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target penerimanya 9,9 juta pekerja dengan perkiraan anggaran Rp753 miliar.

Dalam rapat, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan pemerintah. 

Beberapa di antaranya adalah Operasi Desa Merah Putih yang diproyeksikan menyerap hingga satu juta pekerja, pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih yang dapat membuka lebih dari delapan ribu lapangan kerja jangka panjang, serta revitalisasi 20 ribu hektare tambak di Pantura yang mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.

“Selain itu ada program modernisasi kapal nelayan dengan seribu kapal baru yang diperkirakan bisa menciptakan 200 ribu tenaga kerja. Pemerintah juga menyiapkan kapal ukuran 30 GT hingga 2.000 GT untuk mendukung koperasi nelayan dan BUMN sektor kelautan,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan program perkebunan rakyat dengan target penanaman kembali 870 ribu hektare lahan oleh Kementerian Pertanian. Komoditas prioritas mencakup tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, hingga pala. Program ini ditargetkan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja.

Airlangga menyebut untuk mengawal seluruh agenda besar itu, Presiden Prabowo meminta pembentukan tim akselerasi program prioritas yang akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, bersama sejumlah menteri terkait. 

“Tim ini akan memastikan semua program berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat,” tutur Airlangga.

---

Editor: Redaktur TVRINews