Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga penerimaan negara menyusul kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik. Salah satu fokus utama adalah mendorong peningkatan produksi batu bara sebagai penopang pendapatan.
Usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (19/3/2026), Airlangga menyampaikan bahwa Presiden meminta adanya penyesuaian kebijakan guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Presiden meminta agar volume produksi batu bara ditingkatkan sebagai respons atas naiknya harga minyak dan komoditas lainnya. Pemerintah juga sedang mengkaji ulang penerapan pajak ekspor batu bara untuk mendukung pendapatan negara,” ujar Airlangga dalam keterangan yang dikutip, Jumat, 20 Maret 2026.
Airlangga menjelaskan, peningkatan produksi ini diharapkan memberikan windfall profit yang dapat memperkuat APBN. Pemerintah juga melakukan penyesuaian pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna memungkinkan percepatan produksi.
Selain mengandalkan komoditas batu bara, pemerintah menyiapkan langkah pengendalian belanja agar defisit APBN tetap terjaga di bawah tiga persen, termasuk efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga.
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah mempercepat program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke energi yang lebih murah dan ramah lingkungan, seperti tenaga surya. Arah kebijakan ini ditujukan untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak yang harganya terus meningkat.
“Presiden mengarahkan agar konversi PLTD segera dipercepat dan dihitung ulang kebutuhan teknisnya. PLN mendapat tugas untuk menangani pembangkit diesel tersebut,” jelas Airlangga.
Pemerintah menegaskan bahwa serangkaian kebijakan ini diupayakan untuk menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak energi global.
Editor: Redaksi TVRINews