dok. Kementrans
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Transmigrasi tengah menyiapkan skema pendanaan khusus untuk mendukung masyarakat dari kawasan transmigrasi yang ingin mengikuti program pemagangan di Jepang. Skema ini dirancang agar calon peserta tidak terbebani biaya besar saat keberangkatan.
Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan perbankan milik negara untuk menyediakan pinjaman lunak (soft loan).
“Kami siapkan dana talangan supaya mereka tidak harus utang dengan cara memberatkan, misalnya menggadaikan sawah. Jika dikelola bersama Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Tenaga Kerja, para transmigran bisa lebih percaya diri,”kata Iftitah dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 Oktober 2025.
Menurutnya, peluang ini semakin terbuka setelah Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp200 triliun ke himpunan bank pemerintah untuk pembiayaan produktif. Skema pembiayaan juga akan mempertimbangkan mekanisme burden sharing, di mana biaya keberangkatan ditanggung melalui dana talangan, sementara biaya pendidikan dapat disubsidi dari APBN. Masa pemagangan yang hanya berlangsung 3–5 tahun juga dinilai cukup menjanjikan karena setelah selesai, peserta akan kembali dan berkontribusi di Indonesia.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat mencegah praktik penyaluran tenaga kerja ilegal yang kerap menjerat pekerja Indonesia di Jepang. Menteri Iftitah mencontohkan kasus pekerja magang yang ditelantarkan penyalur ilegal hingga terpaksa bekerja tanpa izin dan akhirnya berhadapan dengan hukum di Jepang.
“Banyak yang akhirnya bermasalah karena ditinggalkan penyalur. Dengan program resmi ini, hal itu bisa ditekan,” tegasnya.
Selain skema pembiayaan, pemerintah juga tengah merancang dukungan subsidi untuk biaya pelatihan, termasuk kursus bahasa Jepang. Model pelatihan akan dibuat lebih efisien melalui sistem pembelajaran jarak jauh dengan modul, sebelum peserta dikumpulkan untuk pelatihan intensif.
“Jadi setelah beberapa bulan mengenal bahasa Jepang dari rumah, mereka tidak mulai dari nol ketika masuk pelatihan pemusatan,” jelasnya.
Kementerian Transmigrasi menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, serta kementerian/lembaga terkait lainnya. Tujuannya agar program pemagangan ke Jepang bisa berjalan transparan, aman, dan memberi manfaat maksimal bagi transmigran serta keluarganya di tanah air.
Editor: Redaktur TVRINews