TVRINews, Jakarta
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,36 persen, menunjukkan penurunan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun terjadi pandemi Covid-19, pemerintah dan lembaga terkait berhasil mengatasi masalah kemiskinan.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem juga menurun menjadi 1,12 persen pada bulan Maret 2023, dibandingkan dengan 1,74 persen pada September 2022. Perbaikan ini mencapai 0,62 persen, menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Andie Megantara mengumumkan bahwa penurunan persentase kemiskinan yang berhasil dicapai merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintah melalui kebijakan afirmatif yang komprehensif.
Dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah tidak hanya memperhatikan anggaran, tetapi juga melakukan perbaikan data, pensasaran yang cermat, dan pendekatan konvergensi.
Untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, Sesmenko Andie menekankan pentingnya akselerasi nyata dengan kolaborasi dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan. Diperlukan konvergensi antara Kementerian, Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN, sektor swasta, masyarakat, dan Perguruan Tinggi. Hal ini membutuhkan koordinasi dan implementasi program-program pengentasan kemiskinan ekstrem.
Andie menyampaikan bahwa presentase kemiskinan ekstrem telah mengalami penurunan yang signifikan dan terus membaik setiap tahunnya. Namun, untuk mengatasi kemiskinan ekstrem lebih lanjut, dibutuhkan partisipasi aktif dari kalangan kampus dan civitas akademik. Andie menyampaikan hal ini dalam pidato kunci di Universitas Diponegoro pada selasa, 26 September 2023.
"Upaya penurunan presentase kemiskinan sudah dilakukan, namun selama ini ada puzzle yang terlepas, yaitu keterlibatan peran aktif kampus. Kampus punya banyak resource. Kita terus menggandeng banyak kampus untuk membantu menghapus kemiskinan ekstrem," ucap Andie.
Dalam pembicaraannya, Andie menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya, dan pola pikir masyarakat. Dia berharap kampus dapat berperan lebih aktif dalam mengatasi masalah ini dengan memanfaatkan sumber daya akademik yang ada. Kampus diharapkan dapat mencari solusi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan.
"Ini sebetulnya kalau kampus seluruh Indonesia berkontribusi maka penanganan kemiskinan bisa luar biasa. Kampus punya banyak resource melimpah. Kalau bisa ada program setiap kampus yang membantu penanganan kemiskinan di wilayah sekitar kampus. Membangun mindset malu dianggap miskin, para civitas akademika juga bisa melakukan riset masalah-masalah kemiskinan, dan melalui program KKN serta program kampus merdeka," ujarnya.
Andie juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas usaha yang telah dilakukan Universitas Diponegoro telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan antara lain pemberdayaan Guru PAUD, penyediaan makanan gratis bagi mahasiswa, dan pemberian beasiswa kepada anak-anak nelayan miskin.
Tindakan ini menunjukkan komitmen universitas dalam membantu mengatasi kemiskinan dan memberikan kesempatan pendidikan kepada yang kurang mampu. Diharapkan program ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perkembangan pendidikan di daerah.
"Universitas Diponegoro punya inovasi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, dan bisa menjadi pusat dalam penanganan kemiskinan ekstrem," ucap Andie.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Universitas Diponegoro telah menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Acara tersebut disaksikan oleh Sesmenko PMK Andie Megantara, Kepala Kebijakan TNP2K Elan Satriawan, dan Wakil Dekan FEB Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Firmansyah.
Pada kegiatan kuliah umum setelah penandatanganan nota kesepahaman, dihadiri oleh beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Narasumber tersebut antara lain Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Nunung Nuryartono, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Endi Faiz Effendi, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Kementerian Keuangan, Yadi Hadian, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Undip, Akhmad Syakir, serta Ketua Program Studi Magister Ekonomi FEB Undip, Wahyu Widodo.
Kegiatan kuliah umum ini diikuti oleh seluruh civitas akademika Universitas Diponegoro, dengan tujuan meningkatkan pemahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
