Penulis: Ricardo Julio

---

TVRINews, Jakarta

Rencana pengiriman hingga 8.000 personel pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza diprediksi akan menimbulkan ketegangan bagi kelompok garis keras di Tel Aviv, Israel. Kehadiran personel TNI sebagai bagian dari International Stabilisation Force (ISF) dianggap dapat memperlemah kontrol Israel Defense Forces (IDF) dalam upaya emigrasi paksa warga Palestina.

Pengamat militer sekaligus Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa keberadaan pasukan asing dari negara yang tidak mengakui kedaulatan Israel akan menjadi penghalang fisik maupun politik bagi ambisi aneksasi wilayah tersebut.

“Tujuan akhir faksi kanan ini jelas, yaitu membangun kembali permukiman Yahudi di atas puing-puing Gaza (aneksasi). Kehadiran 8.000 tentara Indonesia adalah antitesis mutlak dari skenario tersebut,” kata Khairul Fahmi pada Senin 16 Februari 2026.

Berdasarkan laporan intelijen yang dikutip media internasional, pasukan Indonesia direncanakan akan ditempatkan di wilayah selatan, tepatnya di antara Rafah dan Khan Younis. Khairul menyebut lokasi tersebut sebagai choke point yang sangat strategis secara taktis untuk memutus kontrol militer Israel.

“Kehadiran fisik ribuan personel TNI di koridor ini akan secara efektif memutus rantai kontrol Israel dan mencegah manuver pengusiran penduduk,” kata dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan TNI di lapangan bukan hanya sebagai penjaga perdamaian, melainkan penanda batas wilayah yang secara de facto mengakui kedaulatan tanah tersebut bagi rakyat Palestina. Hal ini menutup celah bagi klaim tanah tak bertuan yang kerap digunakan sebagai alasan pencaplokan wilayah.

“Inilah tembok geopolitik yang membuat sayap kanan Israel gerah,” ujar Khairul.

Kekhawatiran faksi sayap kanan Israel ini diperkuat oleh laporan The Guardian dan Radio Publik Israel yang mengungkap adanya penolakan keras terhadap kehadiran TNI dalam misi ISF. Pandangan serupa juga pernah disampaikan oleh Moshe Phillips, pemimpin Americans For A Safe Israel (AFSI).

Dalam opininya di The Jerusalem Post beberapa waktu lalu, Phillips secara eksplisit menyebut pengiriman pasukan Indonesia sebagai kesalahan strategis bagi Israel. Ia bahkan mendesak agar pasukan Indonesia harus tetap di rumah karena dianggap memiliki agenda politik yang sangat pro-Palestina.

Kondisi ini sekaligus membantah narasi dari kalangan skeptis yang menyebut rencana ini sebagai jebakan diplomatik. Sebaliknya, rencana kedatangan pasukan Indonesia justru memicu kekhawatiran serius di kalangan faksi sayap kanan dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

---

Editor: Redaksi TVRINews