TVRINews, Jakarta
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan telah melaporkan perkembangan GovTech kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026 hari ini. Di mana, GovTech telah menghubungkan sekitar 80 persen sistem data pemerintah.
Lebih lanjut, ia menilai jika integrasi data tersebut menjadi tonggak penting dalam transformasi digital pemerintahan.
“Karena sudah 80 persen Government Technology ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian/lembaga sepanjang Republik ini merdeka, datanya jadi satu tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu berbasis AI,” ujar Luhut.
Menurutnya, integrasi data berbasis kecerdasan buatan akan mempercepat berbagai layanan publik, termasuk verifikasi data bantuan sosial, pengawasan perpajakan, hingga pengelolaan program pemerintah.
Luhut juga menyebut sistem tersebut nantinya akan terhubung dengan National Single Window di Kementerian Keuangan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperkuat kepatuhan pelaku usaha.
“Kalau itu terjadi, maka tax ratio kita akan naik dari 9 persen sekarang mungkin ke 12 atau 13 persen over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” katanya.
Sementara itu, Septian Hario Seto, Anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menjelaskan pada kesempatan tersebut pihaknya telah memaparkan kajian terkait digitalisasi sektor komoditas strategis seperti batu bara, CPO, dan ferro alloy.
Di mana, ia menyebut jika sistem digital yang terintegrasi dinilai mampu mengurangi praktik under-invoicing dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ekspor.
“Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini memang indikasi terjadinya under-invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah ya, miliaran dolar itu bukan angka yang kecil,” ujar Seto.
Ia menambahkan sistem digital tersebut juga akan memperkuat pelacakan asal-usul komoditas sehingga membantu pemberantasan praktik pertambangan ilegal.
“Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal-illegal mining. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara, ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal,” katanya.
Luhut menegaskan pengembangan GovTech akan terus diperluas. Saat ini program percontohan telah berjalan di 42 daerah dan ditargetkan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026.
“Sekarang sedang berjalan di 42 kota/provinsi, kabupaten/kota piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Nanti kalau 42 ini sudah sukses, Oktober tahun ini akan roll-out nasional seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ujar Luhut.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi dan berbasis AI akan menjadi salah satu fondasi utama reformasi birokrasi serta peningkatan efisiensi pelayanan publik di era pemerintahan Presiden Prabowo.
