Penulis: Intan Kw
TVRINews, Jakarta
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan momentum untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat.
"IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Rini, dikutip dari siaran persnya, Minggu, 15 Februari 2026.
Menurut Rini, IKN adalah simbol cara baru negara bekerja. Kualitas birokrasi di IKN, kata dia, akan menjadi wajah peradaban baru Indonesia.
Ia menjelaskan, pembangunan IKN tidak hanya membentuk birokrasi yang bekerja secara sektoral, melainkan membangun smart governance—pemerintahan yang lebih lincah, terintegrasi, dan responsif.
“Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government,” ucap Rini.
Lebih lanjut, Rini menyampaikan bahwa pengalaman negara lain menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas pemerintahan.
Ia juga menyoroti bahwa IKN lahir di tengah era disrupsi yang ditandai percepatan digitalisasi dan perkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI). Dalam kondisi tersebut, pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan responsif.
Pemerintah, lanjut Rini, tidak dapat lagi bekerja dengan pola birokrasi konvensional. Karena itu, aparatur sipil negara (ASN) di IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia yang adaptif dan siap memimpin perubahan.
"Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional," tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews