Penulis: Ridho Dwi Putranto

---

TVRINews, Jakarta 

Presiden Prabowo Subianto menerima pimpinan sejumlah serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 September 2025.

Pertemuan tersebut membahas isu demonstrasi, kondisi ketenagakerjaan, hingga percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Hadir dalam pertemuan itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Presiden KSPSI Andi Gani menegaskan buruh tetap mendukung demonstrasi yang damai, namun menolak keras aksi perusuh yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi nasional.

“Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” kata Andi Gani seusai pertemuan.

Andi menambahkan, Presiden Prabowo berjanji mendorong pembahasan sejumlah regulasi penting, antara lain RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan.

“Beliau berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas. RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh juga langsung diminta Presiden agar segera dibahas oleh DPR,” ujarnya.

Sementara itu, Presiden KSPI Said Iqbal menekankan pentingnya memberi ruang bagi buruh dan kelompok masyarakat lain untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.

"Demonstrasi harus berjalan konstruktif, damai, dan tanpa kekerasan," tegas Said Iqbal.

Said juga meminta pemerintah dan DPR memberi perhatian pada gaya hidup mewah atau flexing pejabat publik, termasuk anggota DPR, menteri, dan wakil menteri.

Menurutnya, hal tersebut berpotensi melukai hati masyarakat di tengah kondisi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan maraknya praktik outsourcing.

“RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dibahas. Presiden tadi merespons cepat dan menyampaikan bahwa beliau tidak bisa sendiri, perlu dukungan DPR dan partai politik,” tegas Said.

Dalam pertemuan itu turut hadir Ketua DPR Puan Maharani yang menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan regulasi sesuai aspirasi buruh.

---

Editor: Redaktur TVRINews