
Foto: Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, Kamis, 23 April 2026. (TVRINews/ Lidya Thalia. S)
Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Founder dan Chairman Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terhadap implementasi konsep people-centered ASEAN yang dinilai masih jauh dari harapan.
Menurut Dino, meskipun konsep people-centered ASEAN telah diadopsi sejak sekitar 2015 dan menjadi doktrin resmi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ASEAN masih didominasi oleh pendekatan elitis.
“ASEAN itu seharusnya bukan hanya urusan pemerintah atau elit. Tapi faktanya, masyarakat ASEAN masih belum merasa memiliki,”kata Dino dalam forum Policy Dialogue di Universitas Atma Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 23 April 2026.
Konsep Ada, Implementasi Tertinggal
Dino menjelaskan, selama lebih dari satu dekade, konsep tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi keterlibatan nyata masyarakat.
Ia menilai, konektivitas antarwarga ASEAN masih rendah, baik dalam hal interaksi sosial, pemahaman, maupun kerja sama lintas negara.
“Antar masyarakat ASEAN belum banyak terkoneksi, belum saling mengenal, dan belum banyak kolaborasi. Ini tantangan besar,” tegasnya.
Dominasi Pendekatan Top-Down
Selama ini, menurut Dino, pembangunan komunitas ASEAN lebih banyak berjalan dari atas ke bawah (top-down), sehingga ruang partisipasi masyarakat menjadi terbatas.
Padahal, untuk mewujudkan ASEAN yang inklusif, dibutuhkan pendekatan bottom-up yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif.
“Kalau hanya dari pemerintah, konsep people-centered tidak akan hidup. Harus ada gerakan dari masyarakat juga,”ucapnya.
Dorong Peran Masyarakat Sipil
Sebagai upaya menjembatani kesenjangan tersebut, FPCI mendorong keterlibatan organisasi masyarakat sipil melalui berbagai inisiatif, salah satunya ASEAN People’s Week.
Forum ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat, seperti CSO, NGO, hingga komunitas lintas sektor, untuk membangun jejaring dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.
“Kita ingin ada saluran agar masyarakat bisa memberi masukan. Tidak harus semua diterima, tapi harus ada interaksi yang dinamis,” jelasnya.
Kolaborasi Regional Masih Jadi Tantangan
Dino juga mengakui bahwa kerja sama antar masyarakat di tingkat regional masih menghadapi berbagai kendala.
Meski kolaborasi bilateral sudah cukup berkembang, kerja sama lintas banyak negara ASEAN dinilai masih sulit diwujudkan.
“Kalau dua negara sudah banyak. Tapi kalau melibatkan seluruh ASEAN, itu masih menjadi tantangan besar,”tambahnya.
Risiko Jika Tak Libatkan Rakyat
Lebih jauh, Dino mengingatkan bahwa tanpa keterlibatan masyarakat, konsep people-centered ASEAN berisiko hanya menjadi jargon tanpa makna.
Ia menegaskan bahwa legitimasi dan kekuatan ASEAN ke depan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut.
“Kalau tidak diisi oleh kegiatan masyarakat, konsep ini tidak akan berjalan. ASEAN harus benar-benar hidup di tengah rakyat,”lanjutnya.
ASEAN Perlu Berubah
Dino menilai, momentum keketuaan ASEAN di berbagai negara, termasuk Filipina tahun ini, harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendekatan yang lebih inklusif. Menurutnya, ASEAN tidak hanya perlu kuat di level pemerintah, tetapi juga harus relevan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“ASEAN tidak boleh hanya jadi forum elit. Ia harus menjadi milik rakyat ASEAN,”tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews
