Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan 101 Sekolah Rakyat rampung pada Juni 2026. Sekolah tersebut disiapkan untuk menampung siswa dari keluarga miskin ekstrem pada tahun ajaran 2026/2027.
Qodari menjelaskan fasilitas yang disediakan di Sekolah Rakyat mencakup asrama, layanan kesehatan, sarana belajar berbasis digital, hingga kebutuhan pokok pendidikan yang diberikan secara gratis kepada siswa.
“Sehingga dapat digunakan untuk tahun ajaran baru 2026/2027 yang dimulai pada Juli 2026,” ujar Qodari dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menyebutkan pembangunan 101 sekolah ini merupakan bagian dari tahap kedua Sekolah Rakyat permanen yang telah dimulai sejak tahun lalu. Hingga awal 2026, progres pembangunan dinilai berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026.
Program ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama berupa Sekolah Rakyat rintisan yang telah diresmikan sebelumnya.
Awalnya, pemerintah menargetkan pembangunan 104 Sekolah Rakyat pada tahap kedua. Namun, sebanyak 101 sekolah diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dulu, sementara tiga lokasi lainnya, yakni di Kota Malang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Aceh Singkil yang dijadwalkan mulai dibangun pada Oktober 2026.
Sebaran pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua meliputi 40 lokasi di Pulau Jawa, 26 lokasi di Sumatra, 12 lokasi di Kalimantan, 16 lokasi di Sulawesi, tiga lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, empat lokasi di Maluku, serta tiga lokasi di Papua.
“Sebaran ini mencerminkan upaya pemerataan akses pendidikan, termasuk di daerah tertinggal dan kepulauan,” kata Qodari.
Selain memperluas akses pendidikan, program ini juga memberikan dampak ekonomi. Pembangunan tahap kedua diperkirakan menyerap sekitar 58 ribu tenaga konstruksi serta membuka sekitar 5.200 lapangan kerja bagi tenaga pendidik setelah sekolah beroperasi.
Setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung sekitar 1.080 siswa per tahun. Saat ini, pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, bekerja sama dengan BUMN Karya dan pihak swasta.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA yang diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 dan 2 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), guna memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Editor: Redaktur TVRINews