Penulis: Lidya Thalia.S

---

TVRINews, Jakarta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti pentingnya aspek keamanan dalam penugasan tenaga medis, terutama di wilayah-wilayah rawan konflik. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juli 2025.

Menkes menyebut, sudah banyak kasus kekerasan yang menimpa tenaga medis di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta agar pembangunan dan penempatan tenaga medis di daerah rawan dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

“Teman-teman pasti sudah lihat, ada dokter yang ditembak, ada perawat yang ditusuk di daerah-daerah sana, kan rawan sekali,”kata Budi dalam keterangan yang diterima tvrinews.com di Gedung Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia menyarankan agar penugasan ke daerah rawan juga melibatkan lulusan dari pendidikan kedokteran berbasis militer, yang dinilai memiliki kesiapan fisik dan mental lebih baik dalam menghadapi situasi berbahaya.

“Kalau dokter lulusan sana, dokter tentara, kan seenggaknya lebih percaya diri. Kalau ada ancaman, mereka tahu cara membela diri lebih baik. Jadi kita tidak usah lagi ada korban-korban dari tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit-rumah sakit yang berada di daerah rawan ini,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa kolaborasi ini ditujukan untuk memastikan pembangunan sektor kesehatan di daerah dapat berlangsung aman dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Ini ditujukan agar supaya pelaksanaan pembangunan itu bisa aman dan tercapai sesuai dengan tujuannya,” ujar Menhan Sjafrie.

Kerja sama antarlembaga ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan dan menjamin keselamatan tenaga medis yang bertugas di seluruh penjuru Indonesia, termasuk wilayah dengan risiko tinggi.

---

Editor: Redaktur TVRINews