Bappenas: Sinkronisasi Program untuk Pembangunan Merata di Papua
Penulis: Alfin
TVRINews, Jakarta
Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah Indonesia memfokuskan perhatian pada kemajuan Papua untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di berbagai wilayah.
Dengan mengimplementasikan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, terutama di Papua.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPM/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, menegaskan bahwa kolaborasi dan sinkronisasi program sangat penting untuk memastikan setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pembangunan.
"Kita melihat adanya ketimpangan antara wilayah timur dan barat. Semua berhak atas pembangunan yang merata dan berkeadilan," ujarnya dalam Forum Merdeka Barat (FMB9) dengan tema '10 Tahun Membangun Papua dengan Pendekatan Indonesia-Sentris', Senin, 14 Oktober 2024.
Sinkronisasi antara RIPPP dan RPJMN berfokus pada penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan sosial, dan dukungan terhadap ekonomi lokal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pengembangan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk jangka menengah dan panjang.
Dengan RIPPP yang berjangka waktu 20 tahun, pemerintah menetapkan visi pembangunan yang terperinci dalam rencana aksi lima tahunan.
Dari tahun 2025 hingga 2029, RPJMN yang akan disusun Bappenas bertujuan memastikan keberlanjutan pembangunan Papua oleh pemerintahan mendatang, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur, industri, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Capaian selama 10 tahun terakhir di Papua menunjukkan peningkatan signifikan. Kami sedang menyusun RPJMN 5 tahun ke depan untuk pemerintahan baru mengikuti RIPPP. Kami ingin memastikan semua yang dicita-citakan dalam RIPPP dapat terwujud melalui mekanisme yang jelas dan partisipatif," jelas Virgiyanti.
Dengan pendekatan partisipatif, termasuk musyawarah dengan masyarakat adat, pemerintah berharap pembangunan Papua dapat berlangsung cepat dan berkesinambungan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan lokal melalui penciptaan lapangan kerja, yang dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
"Kami telah menetapkan target investasi yang besar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal, termasuk industri pengolahan dan food estate," tegasnya.
Lebih lanjut, Virgiyanti menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Target pengurangan pengangguran terbuka dari 4,1% menjadi 7% diharapkan menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. "Selama pemerintahan Presiden Jokowi, kami telah melihat penurunan drastis dalam angka kemiskinan, dan kami ingin melanjutkan tren positif ini," ungkapnya.
Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah optimis bahwa pembangunan Papua akan terus berlanjut. Sinergi antara rencana induk dan rencana aksi, serta kolaborasi dari berbagai pihak, diharapkan dapat menjadikan Papua wilayah yang sehat, cerdas, dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan.
"Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dalam pemerintahan selanjutnya, pembangunan Papua akan berlandaskan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam RIPP dan RPJMN," tutupnya.
Editor: Redaktur TVRINews