TVRINews – Jakarta
Konferensi Pers Bersama Bakom RI Tegaskan Komitmen Pengawasan Devisa dan Pencegahan Guna Menekan Praktik Kerugian Negara
Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan langkah strategis baru dalam memperketat pengawasan tata kelola keuangan nasional melalui persiapan operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebagai respons konkret untuk memperkuat arsitektur finansial domestik dari potensi kebocoran arus modal keluar.
Dalam konferensi pers bersama yang diinisiasi oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) dan Danantara, sejumlah pejabat tinggi negara hadir untuk menegaskan fungsi krusial lembaga baru ini.
Agenda strategis tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria, serta Kepala Bakom RI M. Qodari.
PT Danantara Sumberdaya Indonesia dirancang untuk berfungsi sebagai instrumen pengawasan mutakhir. Fokus utamanya adalah meningkatkan transparansi setiap transaksi lintas batas dan memastikan devisa hasil ekspor (DHE) terserap secara optimal di dalam ekosistem perbankan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menggarisbawahi bahwa kehadiran entitas ini akan menjadi pilar penting dalam menutup celah manipulasi keuangan yang kerap merugikan pendapatan negara.
"Kehadiran Danantara diharapkan mampu menekan secara signifikan praktik under invoicing serta manipulasi harga transfer (transfer pricing) yang selama ini mendistorsi potensi pendapatan riil kita," ujar Airlangga dalam konferensi pers Minggu 31 Mei 2026.
Langkah pembentukan DSI ini , sebagai sinyal kuat bagi pasar internasional bahwa Indonesia tengah memperketat kepatuhan regulasi finansial (financial compliance). Dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap arus devisa, pemerintah optimistis dapat menciptakan iklim investasi yang lebih adil, akuntabel, dan transparan bagi seluruh pelaku usaha.
