Suasana Rapat kerja Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Haji dan Umroh beserta Kepala BPKH selasa 14 April 2026 (Foto: Youtube TV Parlemen)
Penulis: Fityan
TVRINews – Jakarta
Komisi VIII Ingatkan Kemenhaj Pastikan Logistik Tepat Waktu
Distribusi logistik bagi jemaah haji tahun 2026 menjadi sorotan tajam dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, memberikan kritik keras terkait mekanisme penyaluran koper jemaah yang dinilai tidak efisien dan rentan terhadap kendala teknis.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina saat Rapat Kerja Bersama Kemenhaj. (Foto: Youtube TV Parlemen)
Dalam forum yang berlangsung pada Selasa 14 April 2026, Selly menekankan agar urusan logistik mendasar seperti koper tidak menjadi beban tambahan bagi jemaah.
Ia mendorong Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memegang kendali penuh atas pengadaan dan distribusi, ketimbang menyerahkannya kepada pihak maskapai.
"Mengenai koper, hal ini sudah sempat dibahas sebelumnya. Kami berharap urusan koper ini tidak lagi dipermainkan; ini menyangkut kepentingan jemaah," tegas Selly di hadapan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf.
Selly mempertanyakan alasan di balik keterlibatan Garuda Indonesia dalam proses pengadaan. Menurutnya, rantai birokrasi akan jauh lebih ringkas jika Kemenhaj mengelola distribusi secara langsung melalui Kantor Wilayah (Kanwil) hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Langkah ini dipercaya dapat memitigasi keterlambatan yang kerap terjadi di lapangan.
Merespons hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah yang akrab disapa Gus Irfan, memaparkan data terkini mengenai progres distribusi. Ia menjelaskan bahwa dua maskapai utama, Saudi Airlines dan Garuda Indonesia, masih terus melakukan penyaluran logistik ke berbagai wilayah.
"Terkait distribusi koper, Saudi Airlines telah menyalurkan sebanyak 74,1%, sementara Garuda Indonesia berada di angka 50,8%," jelas Gus Irfan.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan distribusi dalam waktu dekat. Gus Irfan memastikan bahwa sisa koper yang belum tersalurkan akan segera dikirimkan, dengan target seluruh jemaah sudah menerima logistik mereka paling lambat pada 17 April 2026.
Isu efisiensi logistik ini menjadi krusial mengingat tenggat waktu keberangkatan yang semakin dekat. Komisi VIII DPR RI menyatakan akan terus memantau pemenuhan janji pemerintah tersebut guna menjamin kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah haji tahun ini.
Editor: Redaksi TVRINews