Penulis: Alfin

---

TVRINews, Jakarta

Direktur Eksekutif Evident Institute Rinatania Anggraeni Fajriani mengingatkan masyarakat agar lebih cermat memahami laporan riset, terutama yang tampak ilmiah namun belum tentu memenuhi standar metodologi. Ia menyoroti pentingnya transparansi dalam riset kebijakan publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Rinatania Anggraeni Fajriani dalam menyoroti laporan riset Celios mengenai satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai laporan tersebut menampilkan kemasan ilmiah, namun masih menyisakan sejumlah pertanyaan metodologis.

“Sekarang semua orang sepertinya bisa membuat PDF, diberi grafik, diberi skor kemudian bilang: ‘ini hasil evaluasi ilmiah!’ Padahal, tidak semua yang terlihat ilmiah itu sebetulnya ilmiah. Apalagi didukung estetik laporan yang keren dengan huruf rapi, tabel kinclong dan memakai pilihan kata yang terkesan teknokratis,” ujar Rinatania dalam keterangan, Selasa, 21 Oktober 2025.

Kandidat Doktor dari Universitas Copenhagen tersebut mengajak masyarakat lebih teliti dalam membaca laporan riset. Menurutnya, tidak semua kajian yang tampak ilmiah memiliki landasan metodologi yang kuat.

“Di tengah masyarakat dengan mayoritas masih di tingkat pendidikan menengah, opini dengan bahasa ilmiah ibarat fakta yang sahih padahal untuk mengevaluasi kebijakan yang serius, terdapat standar,” tegasnya.

Rina membandingkan penyajian riset Celios dengan lembaga internasional seperti OECD, Bank Dunia, Freedom House, dan UNDP. Ia menilai lembaga internasional biasanya menyampaikan metodologi secara lengkap, termasuk cara pengumpulan data, teknik analisis, dan indikator kuantitatif yang dapat diverifikasi publik.

Dalam laporan Celios disebutkan penggunaan panel jurnalis dan survei publik digital. Panel tersebut melibatkan 120 jurnalis dari 60 lembaga pers melalui metode purposive sampling. Menurut Rina, kriteria pemilihan jurnalis dan lembaga tersebut perlu dijelaskan lebih rinci agar hasil kajian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

“CELIOS hanya menuliskan 120 jurnalis dari berbagai media massa yakni cetak atau elektronik. Ini kriteria yang absurd karena tidak secara detail jurnalis apa yang mereka pilih. Apakah jurnalis yang telah melalui uji kompetensi Dewan Pers? Atau bagaimana? Jangan-jangan sekadar jurnalis yang mereka kenal?” katanya.

Ia juga menilai kejelasan kompetensi jurnalis dan lembaga yang terlibat penting untuk menjaga kualitas data. “Perihal kriteria keahlian jurnalis juga tidak jelas. Padahal berpijak pada Dewan Pers telah ditentukan jenjang kriteria jurnalis adalah muda, madya dan utama yang masing-masing telah melalui proses sertifikasi. Ini tidak jelas, jadi jangan tanyakan soal scoring rubric, apalagi uji reliabilitas,” ujarnya.

Rina juga menyoroti survei publik Celios yang melibatkan 1.338 responden dengan metode targeted digital sampling berdasarkan demografi BPS. Ia mengatakan kuesioner dan perhitungan statistiknya belum dipublikasikan secara terbuka.

“Pertanyaan muncul, bagaimana kuisionernya? Tidak dipublikasikan. Bagaimana perhitungan statistiknya? Berapa Margin of error? Confidence interval? Semuanya kosong. Dan yang mengherankan, CELIOS bahkan nggak mencantumkan data mentah, tidak ada pembobotan dan dokumentasi,” ujarnya.

Rina menilai keterbukaan data penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap hasil riset. Ia juga menyoroti penggunaan barcode dalam laporan yang ternyata hanya mengarah pada tautan video.

“Ini bukan akses data. Ini cuma sekadar gimmick. Sekadar tipuan digital atau digital decoy karena hasilnya tidak bisa diverifikasi. Jadi apa kita harus percaya CELIOS yang menampilkan laporan sekadar ‘wow’ sehingga orang lupa cek isi laporan,” kata Rina.

Menurut Rina, pengukuran persepsi publik tidak dapat sepenuhnya menggambarkan kinerja pemerintahan. Persepsi masyarakat dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti transisi kebijakan, dinamika politik, serta pengaruh media sosial.

“CELIOS gaspol di tahun pertama. Jadi yang mereka tangkap bukan pemerintahan atau governance tetapi political noise. Buat apa? Namun yang mengherankan, liputan media begitu meriah. Ini yang mengherankan di tengah fungsi watch dog lembaga pers,” ujarnya.

Rina menjelaskan, lembaga internasional biasanya menggunakan data multi-tahun untuk menghindari bias persepsi di masa awal pemerintahan.

Rina menegaskan perlunya standar ilmiah yang kuat dalam mengkritisi kebijakan publik. Ia berpendapat kritik dapat disampaikan dengan cara yang transparan, berbasis data, dan menjunjung integritas riset.

---

Editor: Redaktur TVRINews